Skip to main content
6

SOSIALISASI E-COURT, ERATERANG, DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 MENGENAI GUGATAN SEDERHANA

Rabu, 27 November 2019 bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah diselenggarakan Sosialisasi mengenai E-Court, Sosialisasi E- Raterang dan Sosialsisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Gugatan Sederhana. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi serta Hakim, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Perwakilan Kejaksaan, Perwakilan dari BRI unit wakatobi, Advokat serta seluruh pegawai Pengadilan Negeri wangi wangi.

Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dalam sambutannya menyatakan bahwa peresmian e-court merupakan lompatan besar dalam keseluruhan upaya besar melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Sistem e-court Mahkamah Agung memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran juga jadi makin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

11

Pemanggilan elektronik (e-summons) juga sangat meringkas proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan se-minimal mungkin sampai nol rupiah.  Khusus untuk e-summons, sesuai Perma No.1 Tahun 2019, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui untuk dilakukan panggilan secara elektronik. Sistem e-court sudah diarahkan ke penggunaan yang lebih luas, yaitu implementasi litigasi elektronik, dalam Perma No.1 Tahun 2019 telah mencantumkan juga jenis dokumen yang bisa dikirim secara elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan.

10

Sosialisasi E-Court dimulai pada pukul 10.00 dengan pembicara Bapak Eden Frits Wowor,S.H., E-Court merupakan bentuk reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi E-Court. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas gugatan, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, dan kesimpulan serta digunakan untuk pemanggilan para pihak secara elektronik. Sedangkan untuk proses pembuktian masih harus dilakukan dengan sistem konvensional atau manual, melalui persidangan langsung dihadapan Majelis Hakim.Para Tamu Undangan mengikuti sosialisasi dengan sangat antusias dan mengutarakan beberapa pertanyaan pada sesi tanya jawab. Dalam materi tersebut disampaikan pula kepada para Advokat bahwa untuk dapat menggunakan E-Court diwajibkan memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu: harus mempunyai KTP, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah yang sah dan legal yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi dimana para Advokat/Pengacara tersebut disumpah. Perkembangan Teknologi Informasi yang pesat di era sekarang ini telah memaksa setiap orang untuk terus belajar mengikuti perkembangan yang ada. Begitupun dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

1

Para Advokat/Pengacara sebagai pengguna aplikasi e-Court terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada laman https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan melengkapi data serta mengunggah dokumen yang dibutuhkan dan menunggu data yang nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Pengadilan Tingkat Banding. Setelah data pengguna terverifikasi maka pengguna bisa melakukan Pendaftaran Gugatan secara online melalui Aplikasi e-Court.

2

Setelah melakukan Sosialisasi E-Court kegiatan di lanjutkan dengan Sosialisasi eraterang (surat keterangan elektronik). Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Bapak Samuel Simanjorang,S.E, dalam penyampaiannya disampaikan pengertian eraterang (Elektronik Surat Keterangan) yang merupakan sebuah layanan permohonan surat keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon dimanapun berada (selama ada akses internet baik melalui komputer atau pun smartphone).adapun aplikasi eraterang ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin membuat surat keterangan.

Ada 5 jenis layanan surat keterangan elektronik pada aplikasi eraterang, antara lain :

1. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit,

2. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana,

3. surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya,

4. surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, dan

5. surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Dengan diterapkan aplikasi eraterang ini masyarakat tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk membuat permohonan surat keterangan, akan tetapi untuk mengambil surat keterangan yang ditandatangani oleh Pengadilan, pemohon perlu datang dengan membawa berkas asli yang telah diunggah pada saat pengisian permohonan di aplikasi eraterang.

34

Setelah itu dilanjutkan dengan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan di Narasumber pada sosialisasi tersebut adalah Bapak Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.

Adapun beberapa poin penting yang disampaikan terkait penyelesaian perkara gugatan sederhana yang sebelumnya diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan sekarang telah dirubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

  1. Nilai gugatan materiil maksimum 500 juta rupiah;
  2. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan tetapi diperbolehkan didampingi oleh kuasa hukum atau kuasa insidentil;
  3. Penggugat dan Tergugat diperbolehkan tidak berada di wilayah hukum Pengadilan yang sama asalkan Penggugat menunjuk Kuasa Insidentil, yaitu kuasa berkedudukan di wilayah domisili Tergugat;
  4. Dapat dilakukan sita jaminan dan diatur mengenai Aanmaning terhadap pihak tereksekusi  untuk melaksanakan putusan secara sukarela;
  5. Gugatan dapat didaftarkan secara elektronik sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Dengan terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 diharapkan dapat membawa kemudahan bagi para pencari keadilan dalam melakukan upaya pengajuan perkara gugatan sederhana.

 

5

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.